Ma’ruf Marjuni

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Anggota DPRD Kukar Ma'ruf Marjuni menilai angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih tinggi, capai 7,99 persen di tahun 2021. Hal itu tentunya disebabkan oleh beberapa indikator terkait persoalan tersebut.

Ia mengatakan, indikator tersebut ialah pendidikan, pengangguran, pembangunan dan lainnya. Sebab geografis Kukar  sangat luas, maka dari itu semua pihak harus bersinergi dalam pengentasan kemiskinan di Kukar.

"Memang ini perlu perhatian khusus, kemarin juga saya sudah berikan atensi khusus kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, salah satu indikator kemiskinan bisa dari sektor pendidikan," kata Ma'ruf Marjuni kepada Poskotakaltimnews, Kamis (3/11/2022).

Menurutnya, masyarakat yang kecukupan namun pendidikannya kurang, sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak memiliki mental yang baik.

"Sektor pendidikan juga menjadi salah satu perhatian kami. Sebelum waktu pengesahan APBD 2023 Kukar, banyak anggota dewan yang mengeluhkan anggaran yang sudah disepakati oleh legislatif bersama eksekutif ternyata tidak dilaksanakan," ungkapnya.

Hal tersebut telah berlawanan dengan UUD 1945 alinea ke empat. Artinya kalau tidak melaksanakan, jelas sudah melanggar UUD 1945. Maka dari itu DPRD Kukar memberikan saran kepada OPD terkait, salah satunya Disdikbud Kukar untuk melaksanakan dengan baik. "Setiap OPD diamanahi sebagai pengguna anggaran, maka dari itu harus profesional dalam menjalankan anggaran ini, sehingga bisa tepat sasaran," pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim angka kemiskinan di Kukar pada 2017 sebesar 7,57 persen, pada 2018 sebesar 7,41 persen, pada 2019 sebesar 7,20 persen.

Kemudian, pada 2020 angka kemiskinan naik sebesar 7,31 persen, pada 2021 sebesar 7,99 persen. Sementara angka kemiskinan pada 2022 dari 10 Kabupaten/Kota se Kaltim yakni, Kukar 62,36 persen, Samarinda 42,84 persen, Kutim 37,38 persen, Paser 27,56 persen, Balikpapan 18,53 persen, Kubar 15,38 persen.(*riz/adv)